Mengukir Prestasi: Kakanwil Kemenkumham Jateng Mendorong Inovasi Lewat Sematan PIN WBK

SEMARANG - Apel pagi kali ini ada yang terasa spesial, pasalnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto, secara simbolis menyematkan PIN Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada perwakilan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, Rabu (20/12).

Penyematan PIN WBK ini merupakan suatu penghargaan serta kebanggaan bagi Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng atas ditetapkan sebagai salah satu satuan kerja di lingkup Kemenkumham yang mendapatkan predikat WBK di tahun 2023 ini.

Baca juga: Kerjasama Dengan BNNK Tegal, Lapas Slawi Laksanakan Penggeledahan Dan Tes Urine Untuk Petugas dan Warga Binaan

Dalam sambutannya, Tejo mengucapkan syukurnya atas upaya seluruh jajaran membuahkan hasil yang memuaskan. Ia mengungkapkan, raihan predikat WBK yang telah diperjuangkan selama lima tahun itu sejatinya terdiri dari tiga elemen.

“Hakikinya pembangunan Zona Integritas itu ada 3 hal. Pertama komitmen seluruh jajaran untuk mewujudkan WBK, kedua komunikasi satu orang hingga kelompok dalam berorganisasi guna pembangunan Zona Integritas, dan ketiga yaitu nilai ibadah keikhlasan untuk melakukan pekerjaan, ” jelas Tejo.

Baca juga: Kasad Ajak Masyarakat Dukung Program Ketahanan Pangan

Sebagai penutup, Kakanwil menegaskan kepada jajarannya untuk selalu yakin dan percaya bahwa tantangan bukan menjadi hambatan, melainkan jika ada hambatan maka dikelola menjadi inovasi.

“Inovasi menjadi salah satu indikator bahwa kita ingin berubah, ” ujarnya.

Baca juga: Babinsa Koramil 15/Klirong Dampingi Pelaksanaan Pengukuran Kaki Palsu Banpres Ke 7 Kabupaten Kebumen

“Kita sudah dianggap mampu dan semoga dua tahun ke depan bisa terus meningkatkan kinerja guna meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), ” pungkas Tejo.

Tampak mengikuti apel pagi, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional tertentu, pejabat pelaksana, dan PPNPN Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik