Kadiv Yankumham Jateng Beri Program Edukasi Khusus untuk Mengangkat Kapasitas Profesional Notaris di Kedu Utara

SEMARANG - Kamis (07/12), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan menghadiri rapat koordinasi yang diinisiasi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kedua Utara yang berlangsung di Dewani Resto & Cafe Wonosobo.

Kehadiran Anggiat yang didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan, bertujuan untuk memberikan penguatan mengenai peran dan tugas MPD. Sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara pengurus Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris dan MPD.

Baca juga: Anggia Erma Rini: Perlu Langkah Strategis Atasi PMK

Dalam sambutannya, Kadiv Yankumham mengingatkan para Notaris mengenai amanah yang telah diberikan oleh negara untuk memberikan pelayanan pembuatan akta autentik kepada masyarakat.

Menurut Anggiat Ferdinan, para Notaris harus mematuhi kewajiban jabatannya secara sungguh-sungguh dan menjauhi semua larangan jabatannya agar masyarakat benar-benar mendapat manfaat dan kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh Notaris.

Baca juga: Polri Kerahkan Tim TAA Usut Kecelakaan Beruntun di Balikpapan

"Notaris harus menyadari bahwa konsekuensi dari pilihan profesi yang diambilnya, harus membuka kantor, menjaga Protokol Notaris, dan mematuhi Kode Etik, " tegas Anggiat Ferdinan.

Kadiv Yankumham berharap MPD Notaris Kedu Utara melakukan pemeriksaan berkala secara konsisten, dan melakukan deteksi dini terhadap indikasi pelanggaran pelaksanaan jabatan dan atau perilkau Notaris, agar para Notaris memperoleh bimbingan yang dapat meningkatkan profesionalitasnya.

Baca juga: Terkait Proyek Jalan Tol Semarang-Batang, Fadli Zon Janji Perjuangkan Nasib Masyarakat Kendal

Sebelumnya, Ketua MPD Notaris Kedu Utara, Narya, yang juga menjabat sebagai Kepala Rutan Kelas IIB Wonosobo, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan berkala.

Kegiatan itu dihadiri oleh sejumlah Notaris dari wilayah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Banjarnegara.

Baca juga: Ketum FRN Polri: Tidak Ada Kekerasan Masyarakat Pasangkayu Lagi, Ancaman PTDH

Rapat koordinasi diakhiri dengan diskusi, penyampaian kesimpulan, dan ramah-tamah.